Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp1 triliun. Padahal, perkara ini sudah masuk tahap penyidikan sejak 9 Agustus 2025.
Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penyidik masih mendalami perkara untuk memastikan seluruh unsur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi, sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian negara.
“Kasus kuota haji masih dalam penyidikan. Kami fokus pada pemenuhan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
BACA JUGA :
Bahaya di Balik Kebiasaan Sepele: Tidak Mencabut Charger dari Stopkontak!Lima Anggota DPR Dinonaktifkan, Masih Terima Gaji dan Tunjangan
Asep menjelaskan, tim penyidik kini menelusuri dugaan aliran dana dalam pembagian kuota haji khusus 2024. Proses penyidikan dilakukan dari dua sisi: top down melalui oknum di Kementerian Agama, dan bottom up dengan menelusuri peran asosiasi serta agen travel haji-umrah.
“Jumlah agen travel ada lebih dari 100 dengan 13 asosiasi. Kami cek siapa yang memberi perintah, siapa yang menginisiasi, siapa yang meminta uang, besarannya, hingga siapa saja penerimanya. Semua masih kami dalami,” terangnya.
KPK juga menyoroti pembagian kuota yang diduga melanggar aturan. Seharusnya porsi 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota khusus, namun justru dibagi rata 50% reguler dan 50% khusus.
Menurut Asep, penyidikan akan terus dilanjutkan hingga KPK memiliki bukti kuat untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. “Semua akan dikawal sampai tuntas, baik dari sisi penegakan hukum maupun pengembalian kerugian negara,” tegasnya.
BERITA SPORT :
Dominasi Ducati Kian Kokoh, Márquez Puncaki Klasemen MotoGP
