Jakarta, 25 Agustus – Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/08), berujung ricuh setelah aparat kepolisian menghadang massa yang memprotes gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Kericuhan bermula sekitar pukul 12.45 WIB ketika polisi mulai menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air ke arah demonstran untuk membubarkan massa. Hingga pukul 13.30 WIB, bentrokan masih terjadi, sementara pengunjuk rasa melempar botol plastik sebagai bentuk perlawanan.
Tuntutan Massa: Gaji DPR Terlalu Besar
Massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat menilai gaji DPR tidak masuk akal di tengah kondisi banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
- Danar, mahasiswa swasta di Jakarta, menegaskan dirinya hadir sebagai warga negara yang resah atas ketimpangan tersebut.
- Alfin, pengemudi ojek daring, datang dari Cijantung menuntut DPR dibubarkan karena merasa kebijakan yang dibuat tidak pro-rakyat.
- Rahmini, buruh pabrik dari Cikarang, mengaku marah setelah mengetahui besarnya gaji anggota DPR di tengah sulitnya perekonomian masyarakat.
Para demonstran juga mengecam tindakan aparat yang menembakkan gas air mata, meneriaki polisi bahwa gaji mereka pun berasal dari uang rakyat.
Aksi Meluas dan Bentrokan
Sekitar pukul 14.00 WIB, kelompok lain bergerak menuju pintu belakang DPR. Massa sempat melempari kantor satuan pengamanan dengan batu dan melakukan pembakaran sepeda motor. Polisi kembali menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa hingga ke kawasan Stasiun Palmerah dan Gelora Bung Karno (GBK).
Pantauan di lapangan menunjukkan aparat Brimob menembakkan gas air mata lebih dari lima kali dalam waktu setengah jam. Sejumlah demonstran terpaksa mencari perlindungan di sekitar Senayan Park akibat perih di mata dan sesak napas.
Pasha Ungu Tetap Diam, DPR Joget Viral! Publik Ramai Beri Pujian
Respons dari DPR
Ketua DPR Puan Maharani mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang tertib dan saling menghormati. Ia menyatakan DPR siap menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima meminta aparat menghindari tindakan represif dan mengutamakan pendekatan persuasif agar situasi tetap kondusif.
