Jakarta – Pemerintah Rusia mengecam Israel yang berencana memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia menilai langkah tersebut berpotensi memperburuk situasi yang sudah kritis di wilayah Palestina.
“Pelaksanaan keputusan dan rencana semacam ini, yang memicu kecaman luas, berisiko memperburuk situasi dramatis di wilayah kantong Palestina, yang saat ini memiliki semua ciri bencana kemanusiaan,” tulis Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, dikutip Reuters, Minggu (10/8/2025).
Mengutip Anadolu, Rusia menambahkan bahwa jika rencana tersebut dijalankan, bukan tidak mungkin penduduk sipil di Gaza akan lenyap sepenuhnya, Seluruh warga berpotensi menjadi sasaran pengusiran paksa.
“Dalam waktu dekat, diperkirakan tidak akan ada satu pun warga sipil yang tersisa. Semua penduduk akan menjadi target pengusiran paksa. Pihak Israel bahkan tidak menutupi niatnya untuk secara bertahap menguasai seluruh wilayah tersebut di tahap selanjutnya,” lanjut pernyataan tersebut.
Moskow juga menegaskan bahwa langkah ini akan mempersulit upaya internasional meredakan konflik dan berpotensi membawa konsekuensi serius bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Rusia kembali menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan seluruh sandera dan tahanan, serta pemulihan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Rusia menegaskan bahwa penyelesaian konflik Palestina – Israel hanya dapat dicapai melalui prinsip hukum internasional yang mengedepankan solusi dua negara, yaitu pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, berdampingan secara damai dan aman dengan Israel.
Netanyahu Tegaskan Tujuan Bebaskan Gaza dari Hamas
Sementara itu, berdasarkan rencana yang baru disetujui kabinet Israel, pasukan militer akan bersiap menguasai Kota Gaza, sembari menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona pertempuran.
Dilaporkan AFP, Sabtu (9/8/2025), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan melalui akun X, “Kami tidak akan menduduki Gaza kami akan membebaskan Gaza dari Hamas.”
Netanyahu menegaskan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan pemerintahan sipil yang damai akan membantu membebaskan para sandera serta mencegah ancaman di masa depan.
Israel sebelumnya menduduki Gaza sejak 1967, namun menarik pasukan dan pemukim pada 2005. Kantor Perdana Menteri menjelaskan bahwa kabinet telah menetapkan lima prinsip utama: perlucutan senjata Hamas, pemulangan seluruh sandera, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas wilayah tersebut, dan pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan berasal dari Hamas maupun Otoritas Palestina.
Src : Detik