JAKARTA, Luna Berita – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait rangkaian aksi demonstrasi di depan Gedung DPR yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar aksi tersebut tetap dilakukan secara tertib tanpa merusak fasilitas umum.
“Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tidak menjadi masalah, selama tidak menimbulkan gangguan pada fasilitas-fasilitas umum. Itu yang kami harapkan bersama,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8).
Ia juga menanggapi tuntutan buruh yang salah satunya menyoroti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurut Prasetyo, pemerintah telah berkoordinasi dengan pimpinan serikat buruh dan menindaklanjuti sejumlah poin, termasuk pembentukan Satgas PHK serta Dewan Kesejahteraan Buruh yang sudah disetujui dan ditandatangani Presiden.
Dalam beberapa hari terakhir, Gedung DPR memang menjadi pusat aksi berbagai elemen masyarakat yang mengkritisi sejumlah kebijakan dewan, salah satunya mengenai tunjangan rumah anggota DPR.
Sejumlah aksi berakhir ricuh dan memicu bentrokan antara massa dengan aparat. Pada demonstrasi Senin (25/8), Polda Metro Jaya mencatat ada 351 orang yang diamankan, termasuk 196 anak, setelah massa disebut mengabaikan imbauan petugas.
