Sejak akhir Agustus 2025, pasokan bahan bakar di sejumlah SPBU swasta kian menipis. Penyebabnya disebut beragam, mulai dari dinamika pasar hingga kebijakan pemerintah. Namun, muncul pula dugaan apakah ada praktik monopoli di balik situasi ini.
Di sebuah SPBU Shell kawasan Jakarta Selatan, hanya BBM RON 92 yang tersedia. Produk lainnya kosong.
“Sudah dari pusat begini sejak beberapa hari lalu,” ungkap seorang pegawai, Senin (15/9), tanpa menjelaskan lebih jauh penyebab kekosongan.
Fenomena serupa terjadi di berbagai kota besar seperti Bandung dan Surabaya. SPBU swasta kehabisan stok, sebagian bahkan tidak beroperasi sama sekali. Pemerintah beralasan kelangkaan itu dipicu pergeseran pola konsumsi, di mana masyarakat kini beralih membeli BBM nonsubsidi.
Baca Juga :
Formula 1 Umumkan Sprint Race di Montreal, Zandvoort, dan Singapore Mulai 2025
Tak Lagi di Waikili Pengacara Negara, Gibran Tunjuk Kuasa Hukum Sendiri
Namun, ekonom UGM Fahmy Radhi menilai pemerintah justru sedang mendorong terbentuknya monopoli. Ia menyinggung kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina sebagai sinyal dominasi pasar. Meski begitu, Pertamina menegaskan tidak ada monopoli yang dilakukan.
Shell Indonesia melalui pernyataan resmi (25 Agustus 2025) menyebutkan beberapa produk mereka seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di sejumlah SPBU untuk waktu yang belum ditentukan. Hanya Shell Super yang masih dapat dibeli di beberapa titik di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten hingga pertengahan September.
Situasi di lapangan menunjukkan kondisi berbeda-beda. Di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, SPBU Shell benar-benar kosong selama tiga hari terakhir. Sementara di Jalan Pemuda, masih terlihat antrean panjang untuk mengisi Shell Super 92 dan V-Power 94. Kondisi serupa juga terjadi di SPBU BP Indonesia. Di beberapa lokasi, pompa bensin mereka ditutup garis pembatas karena stok kosong lebih dari sebulan.
Krisis pasokan ini membuat BP menunda sejumlah rencana ekspansi. Direktur Utama BP-AKR, Vanda Laura, mengatakan pihaknya perlu menyesuaikan strategi bisnis karena membuka SPBU tanpa BBM hanya akan merugikan.
Kementerian ESDM berpendapat kekosongan tersebut hanyalah akibat “shifting” konsumsi, dari RON 90 ke jenis BBM yang lebih tinggi. Namun, Fahmy Radhi tetap beranggapan kondisi ini merupakan prakondisi menuju monopoli, dengan pemerintah secara tidak langsung menyiapkan jalan bagi Pertamina sebagai pemain dominan di pasar BBM nasional.
