Jakarta – Aksi demonstrasi buruh dan serikat pekerja yang digelar di depan Gedung DPR pada Kamis (28/8/2025) berujung tragedi. Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat.
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB di jalur lintas Barus–Sorkam, tepatnya dekat Rumah Susun Bendungan Hilir II. Menurut saksi mata bernama Kevin, rantis Brimob melaju kencang dan menabrak korban yang terjatuh di tengah jalan. Alih-alih berhenti, kendaraan justru terus melaju hingga melindas korban.
“Awalnya aparat menahan massa di sekitar SPBU Pejompongan. Sekitar pukul 19.25 WIB, mobil rantis tiba-tiba melaju tanpa menghiraukan kerumunan. Ada pengemudi ojol yang jatuh dan akhirnya tertabrak,” ungkap Kevin.
Video yang beredar memperlihatkan rantis tetap bergerak meski korban sudah terkapar, sementara sejumlah demonstran berusaha mengejarnya. Polisi juga menembakkan gas air mata hingga menembus ke dalam rusun, bahkan penghuni di lantai 10 masih mencium sisa gas.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, memastikan Affan Kurniawan meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke RSCM. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun langsung mendatangi RSCM untuk menemui keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf.
“Kami akan menindaklanjuti peristiwa ini. Saya pribadi meminta maaf kepada keluarga korban dan seluruh pengemudi ojek online atas musibah yang terjadi,” ucap Kapolri.
Meski begitu, Sigit belum memberikan penjelasan konkret mengenai solusi atas dugaan kekerasan aparat dalam pengamanan demonstrasi. Hingga kini, tujuh personel Brimob Polda Metro Jaya tengah menjalani pemeriksaan.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa di DPR dimulai sejak Kamis pagi. Ribuan buruh membawa enam tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, penghentian PHK, hingga pembahasan sejumlah RUU. Massa sempat membubarkan diri siang hari, namun kemudian digantikan oleh gelombang mahasiswa dan pelajar yang menuntut pembubaran DPR serta penghapusan tunjangan anggota dewan yang dinilai berlebihan.
